Total: 44588
Habib Rizieq: Kawal Terus Proses Persidangan Penistaan Agama!
25 April 2017 06:00 WIB     |     Waktu unduh: 2017-04-25 06:18 WIB

Eramuslim.com – Jaksa Agung M Prasetyo menyebut Ahok tak menistakan agama. Karena itu, jaksa penuntut umum (JPU) tidak menuntut Ahok dengan Pasal 156 a KUHP, melainkan Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman satu tahun penjara.

“Yang terbukti bukan penistaan agama, jaksa meyakini itu, sama tidak hakim, tuntutan jaksa tidak menyimpang dari fakta persidangan, 156 a tidak terbukti,” ucap Prasetyo di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, seperti dilansir detik.com, Jumat (21/4/2017).

Selengkapnya

Jika Gunakan Pasal 156, Harusnya Ancaman Hukuman Ahok Itu Empat Tahun
25 April 2017 05:51 WIB     |     Waktu unduh: 2017-04-25 06:03 WIB
JAKARTA (voa-islam.com)- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Minggu lalu menuntut terdakwa Ahok satu tahun dengan masa percobaan dua tahun.

Melihat penjabarannya, artinya JPU menggunakan Pasal 156, bukan 156a. Akan tetapi, menurut Ahli Hukum Pidana, apabila JPU gunakan Pasal 156, tidak semestinya menuntut Ahok dengan hukuman satu tahun dengan percobaan dua tahun.

"Jika tuntutan JPU kasus Ahok hanya dengan Pasal 156 KUHP, maka JPU tidak yakin bahwa Ahok punya niat dengan sengaja menodai agama dengan ancaman maksimal empat tahun," kata Prof. Romli Atmasasmita, melalui akun Twitter pribadinya.

Selengkapnya

MUI: Tak Berdasar, Tudingan Media Asing Pilkada DKI Dimenangkan “Islam Radikal”
Selasa, 25 April 2017 - 05:48 WIB     |     Waktu unduh: 2017-04-25 06:03 WIB
“Sebaiknya media asing itu melihat betul bagaimana proses Pilkada yang berjalan dengan demokratis dan jujur,” kata Kiai Cholil.

Selengkapnya

Masyarakat Turki Antusias Datangi Masjid-Masjid untuk Peringati Isra’ Miraj
Selasa, 25 April 2017 - 04:21 WIB     |     Waktu unduh: 2017-04-25 04:33 WIB
Hidayatullah.com–Pada Senin (23/4/2017) malam warga Turki pada umumnya, antusias dalam mengikuti peringatan malam Isra’ Mi’raj yang digelar di masjid-masjid di […]

Selengkapnya

Peringatan Isra’ Miraj, Al Azhar Gelar Periwayatan Hadits Al Bukhari Secara Masal
Selasa, 25 April 2017 - 02:43 WIB     |     Waktu unduh: 2017-04-25 03:03 WIB
Hidayatullah.com–Pada hari Ahad (23/4/ 2017) yang bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1438 H, Masjid Al-Azhar Kairo mengadakan peringatan Isra’ Mi’raj dan […]

Selengkapnya

Ketika Shalat Malas dan Riya, Syaikh Ali Jaber Sebut Itu Tanda Munafik
24 April 2017 23:39 WIB     |     Waktu unduh: 2017-04-24 23:48 WIB
 

JAKARTA (voa-islam.com)--Allah menyebutkan dalam Al Quran, orang munafik itu shalat, tapi shalatnya malas dan riya serta zikirnya sedikit. Maka, shalatlah dengan baik dan benar, jangan malas dan riya. Kalau orang munafik shalatnya malas dan riya, bagaimana orang yang tidak shalat sama sekali.

Demikian dikatakan pendakwah Syekh Ali Jaber kepada Panjimas tentang hikmah Peristiwa Isra’ Mi’raj, Senin (24/4).

Selengkapnya

Pilih Ekonomi Berlandaskan Kapitalisme Atau Islam?
24 April 2017 23:03 WIB     |     Waktu unduh: 2017-04-24 23:18 WIB
Oleh: Umar Syarifudin*  

"Kita seharusnya menjalankan usaha ekonomi dengan berlandaskan kekeluargaan dan kebersamaan. Bukan menang-menangan," kata Zulkifli di Jakarta, Ahad (23/4) (http://www.republika.co.id)

Lihat Kapitalisme dengan Jujur

Kondisi ekonomi nasional kita adalah penampakan dari kondisi masyarakat yang tidak sehat. Beragam persoalan membelit bangsa, seperti ketidakadilan, kemiskinan, serta banyak lagi. Salah satu biang problem bangsa yakni sistem politik dan ekonomi dinilai justru menyuburkan praktik penyimpangan. Manifestasinya dapat diketahui dari banyaknya produk perundangan dan kebijakan yang jauh dari rasa keadilan. Misalnya terkait undang-undang di bidang energi dan sumberdaya alam, membuka peluang eksploitasi oleh pihak asing. Begitu pula kebijakan menaikkan TDL yang memberatkan rakyat banyak.

Selengkapnya

KEU Deklarasikan 2017 sebagai Tahun Kebangkitan Ekonomi Umat
24 April 2017 22:56 WIB     |     Waktu unduh: 2017-04-24 23:03 WIB
JAKARTA (voa-islam.com)--Kongres Ekonomi Umat Islam Majlis Ulama Indonesia (MUI) telah paripurna diselenggarakan pada 22-24 April 2017 di Hotel Sahid, Jakarta.

Penutupan acara ini akan ditutup langsung oleh Wakil Presiden RI H.M. Jusuf Kalla. Setelah tiga hari umat dari seluruh Indonesia berproses dalam kongres, ada beberapa hal yang di deklarasikan.

"Pertama, Menegaskan sistem perekonomian nasional yang adil, merata, dan mandiri dalam mengatasi kesenjangan ekonomi," kata  Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, M. Azrul Tanjung, M. Si,  dalam keterangannya kepada Voa Islam, Senin (24/4/2017).Kedua, lanjut Azrul, mempercepat redistribusi dan optimalisasi  sumberdaya alam secara arif dan keberlanjutan. "Ketiga, yaitu memperkuat sumberdaya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi berbasis keunggulan IPTEK, inovasi, dan kewirausahaan," ujarnya.Keempat, katanya, yaitu menggerakkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi pelaku usaha utama perekonomian nasional. "Kelima, yaitu Mewujudkan mitra sejajar Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam sistem produksi dan pasar terintegrasi," jelas Azrul.Selain hal itu, point deklarasi kelima adalah Pengarusutamaan ekonomi syariah dalam perekonomian nasional, tetap dalam bingkai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. "Point keenam, yaitu membentuk Komite Nasional Ekonomi Umat untuk mengawal Arus Baru Perekonomian Indonesia," tegas Azrul.

Selengkapnya

Tuntutan Hukuman Ahok Ringan, Negara Tidak Adil
24 April 2017 21:59 WIB     |     Waktu unduh: 2017-04-24 22:03 WIB
 
SOLO (voa-islam.com)--Ketua Umum PP Pemuda Muhammdiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai negara berlaku tidak adil dalam penanganan kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama aliasAhok.Tuntutan hukuman jauh dari rasa keadilan tersebut jelas penuh dengan intervensi politik.   
 
“Negara sangat tidak adil. Tuntutan hukuman yang disampaikan JPU (Jaksa Penuntut Umum) itu jelas penuh dengan intervensi Jaksa Agung. Kita tahu bahwa Jaksa agung itu siapa, dia  berasal dari partai yang mendukung Ahok,” katanya.

Selengkapnya

Deklarasi KEU, Ekonomi Syariah Diarusutamakan dalam Perekonomian Nasional
Senin, 24 April 2017 - 21:00 WIB     |     Waktu unduh: 2017-04-24 21:18 WIB
Dalam poin deklarasi keempat, yaitu menggerakkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi pelaku usaha utama perekonomian nasional.

Selengkapnya

Kursi Kepresidenan Turki Diduduki Siswa Berusia 10 Tahun
24 Apr 2017 21:11     |     Waktu unduh: 2017-04-24 21:18 WIB

dakwatuna.com – Ankara. Dalam peringatan Hari Anak dan Hari Kedaulatan Nasional Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan mempersilahkan kursi kepresidenannya diduduki oleh seorang siswa berusia 10 tahun. Anak tersebut diketahui bernama Yit Turk, yang tercatat sebagai siswa di Sekolah Dasar Mohammed Akef di Ankara.

Pada hari Ahad (23/04/2017), Presiden Erdogan menerima kunjungan sekelompok siswa yang didampingi oleh Menteri Pendidikan Turki, Ismet Yilmaz. Kunjungan siswa Turki tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Anak dan Hari Kedaulatan Nasional Turki yang diperingati setiap tahun, tepatnya tanggal 23 April.

Selengkapnya

Tuntutan Jaksa Ringan, Besok Habib Rizieq Pimpin Aksi Simpatik Kepung Sidang Ahok
24 April 2017 20:26 WIB     |     Waktu unduh: 2017-04-24 20:48 WIB
JAKARTA (voa-islam.com)--Hakim punya hak mutlak untuk melihat, membaca dan menilai, serta memutuskan vonis untuk terdakwa penista agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dengan demikian masih ada peluang hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada Ahok, seperti hukuman yang dijatuhkan pada orang-orang yang pernah didakwa dengan pasal penistaan agama.

Demikian disampaikan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ketika berbicara dalam peringatabn Isra Miraj di Majelis Taklim Miftahul Ulum, Ahad malam (23/4).

Selengkapnya

Pilih Nonton Gajah atau Melihat Imam Malik?
Senin, 24 April 2017 - 20:25 WIB     |     Waktu unduh: 2017-04-24 20:48 WIB
IMAM YAHYA BIN YAHYA AL LAITSI adalah ulama besar madzhab Maliki yang merupakan murid dari Imam Malik bin Anas yang […]

Selengkapnya

Tuntutan Jaksa Ringan, Habib Rizieq Pimpin Aksi Simpatik Kepung Sidang Ahok
24 April 2017 20:26 WIB     |     Waktu unduh: 2017-04-24 20:33 WIB
JAKARTA (voa-islam.com)--Hakim punya hak mutlak untuk melihat, membaca dan menilai, serta memutuskan vonis untuk terdakwa penista agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dengan demikian masih ada peluang hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada Ahok, seperti hukuman yang dijatuhkan pada orang-orang yang pernah didakwa dengan pasal penistaan agama.

Demikian disampaikan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ketika berbicara dalam peringatabn Isra Miraj di Majelis Taklim Miftahul Ulum, Ahad malam (23/4).

Selengkapnya

Rusia Nyatakan Jehovah’s Witnesses Organisasi Ekstrimis Terlarang
Senin, 24 April 2017 - 20:05 WIB     |     Waktu unduh: 2017-04-24 20:18 WIB
Larangan transfusi darah yang menjadi keyakinan para pengikut Jehovah’s Witnesses berpotensi membahayakan nyawa manusia.

Selengkapnya

Ada Suara Untuk Erdogan Dalam Pemilihan Presiden Prancis
24 Apr 2017 20:06     |     Waktu unduh: 2017-04-24 20:18 WIB

dakwatuna.com – Paris. Pada hari Ahad (23/04/2017) kemarin, Prancis menggelar pesta demokrasi yaitu pemilihan presiden yang diikuti oleh 11 orang kandidat. Ada satu hal yang tak terduga dalam pemilihan presiden tersebut, yaitu saat warga Prancis memberikan suaranya untuk presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.

Sebuah gambar kertas suara yang tertulis di dalamnya nama Presiden Erdogan, tersebar luas. Hal ini cukup membuat panitia pemillihan merasa terkejut.

Selengkapnya

Ahok Dituntut Ringan, Politisi Golkar: Pemerintah Permainkan Hukum
24 April 2017 19:23 WIB     |     Waktu unduh: 2017-04-24 19:33 WIB
 

JAKARTA (voa-islam.com)--Ketua PB Alwashliyah sekaligus politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menilai Pemerintah tidak ada habisnya membela terdakwa penista agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan tidak ada jeranya melihat penolakan masyarakat yang semakin massif. 

"Semua aspek kehidupan dipertaruhkan demi seorang Ahok. Setelah habis-habisan kemarin ikut bergandengan tangan bersama Ahok menghadapi kompetisi politik di Pilgub DKI, pada persidangan dengan terdakwa Ahok sebagai penista agamapun, JPU cuma hanya menuntut 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun buat Ahok," kata Doli dalam keterangannya, Jakarta, beberapa waktu lalu.Menurut Koordinator KA KB HMI itu, semua alat bukti, saksi pelapor, dan saksi ahli menegaskan bahwa apa yang dilakukan Ahok adalah penistaan agama, seakan tidak ada artinya. "Pemerintah kembali mempermainkan hukum. Dan ini pelecehan bagi umat Islam dan keadilan hukum di Indonesia," tegasnya.Doli mengatakan bahwa umat Islam telah cukup sabar selama ini membiarkan Ahok mendapatkan perlakuan khusus, dengan tidak juga kunjung ditahan, berbeda dengan pelaku penistaan agama lain sebelumnya. "Kita semua sudah sepakat, dan pemerintah pun sering mengemukakan bahwa persoalan politik, khususnya Pilgub, jangan dikaitkan dengan persoalan agama dan hukum. Pilgub sudah selesai, dan persoalan penistaan agama adalah persoalan tersendiri yang tidak ada kaitannya dengan Pilkada," katanya.Doli melanjutkan bahwa masalah ini adalah persoalan pembelaan umat Islam yang marah karena kitab suci, ulama, dan Islam dilecehkan. "Untuk itu, saya menghimbau agar kita semua merapatkan barisan, melawan kezaliman ini. Khusus kepada Pak Dien Syamsuddin yang pernah mengutarakan akan memimpin langsung perlawanan apabila Ahok bebas, segeralah kumpulkan kami untuk konsolidasi," pungkas Doli. * [Bilal/Syaf/voa-islam.com]

Selengkapnya

Partai Sayap Kanan Inggris akan Kampanyekan Larangan Burqa
24 April 2017 18:35 WIB     |     Waktu unduh: 2017-04-24 18:48 WIB
LONDON, INGGRIS (voa-islam.com) - Kelompok sayap kanan Partai Kemerdekaan Inggris (UKIP) mengatakan akan menerapkan larangan burqa dalam manifesto partai mereka, yang diperkirakan akan dipublikasikan pada hari Senin, menurut pemimpin partai tersebut pada hari Ahad (24/4/2017).

Paul Nuttal mengatakan kepada BBC One's Andrew Marr Show bahwa partai tersebut juga akan menargetkan peraturan Syariah di Inggris sebagai bagian dari kampanye mereka."Kami memiliki risiko keamanan yang tinggi saat ini dan agar CCTV efektif, Anda perlu melihat wajah orang-orang," kata Nuttal."Kedua, ada masalah integrasi, saya tidak percaya Anda bisa berintegrasikan sepenuhnya dan menikmati hasil masyarakat Inggris jika Anda tidak dapat melihat wajah orang-orang," tambahnya.Nuttal mengatakan bahwa kebijakan partai tersebut tidak menyebutkan Muslim. Tentang larangan Shaira, dia mengatakan bahwa tidak ada usulan serupa untuk melarang pengadilan agama Yahudi karena penduduk Yahudi lebih kecil dari populasi Muslim."Integrasi justru semakin memburuk di Inggris saat ini, tidak lebih baik. Larangan [burqa] ini akan membantu," klaimnya."Ini bukan serangan khusus pada umat Islam, ini semua tentang integrasi," klaimnya lagi.(st/aa)

Selengkapnya

PAHAM Jakarta: Tuntutan JPU untuk Ahok Cederai Rasa Keadilan
24 April 2017 18:17 WIB     |     Waktu unduh: 2017-04-24 18:33 WIB
 

JAKARTA (voa-islam.com)--Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Jakarta menilai tuntutan JPU terhadap terdakwa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok pada sidang kasus penodaan agama sangat mencederai rasa keadilan masyarakat.

Diketahui, JPU hanya menuntut Ahok selama 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. 

"Dalam proses hukum terhadap perkara penodaan agama, biasanya terhadap terdakwa selalu dapat dipastikan dituntut minimalnya 3 tahun, dalam perkara ini sangat disayangkan JPU hanya menggunakan Pasal 156 KUHP bukan Pasal 156 a KUHP sebagaimana dakwaannya," jelas Direktur PAHAM Jakarta, Nurul Amalia, S.H., M.H. dalam keterangannya kepada Voa Islam, Sabtu (22/4/2017).Lanjut Nurul, mengenai tuntutan pidana percobaan(voorwaardelijke), pada praktiknya disamakan dengan pidana bersyarat. Sehingga, pidana bersyarat berkaitan dengan masa percobaan selama pidana bersyarat itu dilakukan, yakni suatu pemidanaan dimana pidana tidak usah dijalani."Kecuali, jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan, salah satunya, karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis," katanya.Nurul menerangkan, dapat dilihat ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP, menyebutkan sebagai berikut :Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain. Disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.Kemudian, dalam huruf b ayat 3 disebutkan bahwa masa percobaan dapat dijalankan pada saat putusan memiliki kekuatan hukum tetap (in cracht). "Dengan demikian, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Ahok memutus sebagaimana tuntutan JPU. Maka Ahok tidak akan menjalankan hukuman, kecuali jika kemudian hari ternyata Ahok sebelum masa percobaan berbuat peristiwa pidana kembali maka dia dapat menjalani hukumannya," terang Nurul.Mengutip pendapat ahli Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” (hal. 183-184), menjelaskan mengenai pidana penghukuman bersyarat (pidana bersyarat) yang diatur dalam Pasal 14a dan seterusnya dalam KUHP.Diterangkan bahwa apabila seorang dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau kurungan, maka hakim dapat menentukan bahwa hukuman itu tidak dijalankan. Kecuali, kemudian ditentukan lain oleh hakim, seperti apabila si terhukum dalam tenggang waktu percobaan melakukan tindak pidana lagi atau tidak memenuhi syarat tertentu, misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada si korban dalam waktu tertentu."Rasanya tidak tepat untuk jenis kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menimbulkan kegaduhan dan ketidaktenangan dalam masyarakat hanya dituntut dengan hukuman pidana percobaan," ujar Nurul."Karena pidana percobaan seperti yang dituntut JPU terhadap terdakwa Ahok sangat tidak relevan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan terganggunya ketertiban umum," sambungnya.lebih lanjut, tegas Nurul, mengenai aspek tujuan dari pemidanaan bersyarat ini sebenarnya lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana daripada pembalasan terhadap kejahatannya.Sehingga, sangat tidak tepat apabila Terdakwa penodaan agama yang pada faktanya telah menyebabkan terganggunya ketertiban umum hanya diberikan hukuman percobaan."Karena Pada praktiknya sangat mungkin penghukuman bersyarat ini sama sekali tidak dirasakan sebagai hukuman," pungkasnya. * [Bilal/Syaf/voa-islam.com]

Selengkapnya

OCHA: Setiap 10 Menit Ada 1 Anak-Anak Di Yaman Tewas
24 April 2017 18:00 WIB     |     Waktu unduh: 2017-04-24 18:18 WIB

Eramuslim – Kantor Koordinasi PBB untuk Urusan Kemanusiaan Yaman mengatakan bahwa setiap 10 menit sekali ada seorang anak di bawah usia lima tahun meninggal karena suatu sebab yang sebenarnya dapat dicegah.

“Yaman saat ini mengalami krisis kemanusiaan terbesar di dunia, yaitu sekitar 19 juta orang atau sekitar dua pertiga dari penduduknya yang membutuhkan bantuan kemanusiaan dan perlindungan segera,” ujar Kantor Koordinasi PBB untuk Urusan Kemanusiaan Yaman dalam pernyataannya pada hari Senin (24/04) seperti dilansir Anatolia.

Selengkapnya