Total: 65183
IMB Reklamasi Terbit Gara-Gara Anies Terikat Pergub Bikinan Ahok
19 Juni 2019 18:00 WIB     |     Waktu unduh: 2019-06-19 18:18 WIB

Eramuslim – Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan di pulau reklamasi dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena terikat peraturan gubernur (Pergub) yang terbit di zaman Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pergub 206/2016 soal izin pembangunan di lahan reklamasi menjadi dasar hukum bagi Anies untuk menerbitkan IMB kepada 932 bangunan yang terlanjur berdiri dan sedang dibangun Pantai Maju.

Selengkapnya

Diusir Kubu 02 Saat Foto Alat Bukti, Kubu 01 Ngadu Ke Hakim MK
2019-06-19 17:47:00+07:00     |     Waktu unduh: 2019-06-19 18:03 WIB

Beritaislam -   Tim Pengacara Joko Widodo-Maruf Amin mengaku diusir oleh Tim Pengacara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat hendak memfoto alat bukti terkait sengketa pilpres 2019.

Hal itu disampaikan salah seorang anggota pengacara 01, Ali Nurdin kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan, Rabu (19/6). Padahal, kata Ali Nurdin, pihaknya mengklaim sudah mendapat izin dari Majelis Hakim.

"Sebelumnya, di persidangan kami meminta izin kepada Yang Mulia agar kami bisa melihat alat bukti, tapi di bawah kami dilarang," kata Ali dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/6).

Mendengar hal itu, Ketua Tim Pengacara Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, langsung menjawab aduan Ali kepada Majelis Hakim.<

Selengkapnya

Keanehan Dana Kampanye Jokowi, MK Tidak Boleh Berhenti pada Bantahan Tim Hukum 01
2019-06-19 17:45:00+07:00     |     Waktu unduh: 2019-06-19 18:03 WIB

Beritaislam - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) harus mendalami sedalam-dalamnya jawaban tim kuasa hukum pasangan calon (Paslon) nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin terkait tudingan keanehan dana kampanye Pilpres 2019.

Tim hukum paslon 01 membantah ada sumbangan pribadi Jokowi dalam dana kampanye pilpres seperti yang dituding oleh tim kuasa hukum paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Alumni Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, Miko Kamal mengatakan, MK harus menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan yang terkait di persidangan untuk diperiksa di bawah sumpah, antara lain Anton Silalahi dari Kantor Akuntan Publik independen yang ditunjuk KPU yang memeriksa laporan dana kam

Selengkapnya

BPN: Demo Adalah Hak Rakyat Yang Dijamin UU
19 Juni 2019 17:47 WIB     |     Waktu unduh: 2019-06-19 18:03 WIB

Eramuslim.com – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bereaksi atas pernyataan Menko Polhukam Jenderal (Purn) Wiranto yang akan memanggil calon presiden Prabowo Subianto terkait aksi yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6) lalu.

Dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (18/6) kemarin, Wiranto menyinggung mengenai anjuran Prabowo kepada para pendukung untuk tidak menggelar aksi di MK. Namun kenyataannya, aksi tetap berlangsung.

Selengkapnya

Fatwa Terbaru MUI; Seseorang Haram Jual Organ Tubuh ke Orang Lain
19 Juni 2019 17:36 WIB     |     Waktu unduh: 2019-06-19 17:48 WIB
JAKARTA (voa-islam.com) - Majelis Ulama Indonesia atau MUI menerbitkan fatwa tentang transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dari pendonor hidup untuk orang lain. Salah satu keputusan dalam fatwa ini ialah seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ atau jaringan tubuhnya kepada orang lain.

Dalam penjelasannya, organ tubuh tersebut bukan hak milik (haqqul milki). Untuk itu, pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya haram.

Selengkapnya

Hampir Tidak Ada Berita Kematian Mantan Presiden Mursi di Koran-koran Yordania
19 Juni 2019 17:30 WIB     |     Waktu unduh: 2019-06-19 17:48 WIB
AMMAN, YORDANIA (voa-islam.com) - Pembaca surat kabar di Yordania terkejut pada Selasa (18/6/2019) pagi dengan hampir tidak ada pemberitaan kematian mantan Presiden Mesir Muhammad Mursi.

Sebagaimana dipantau oleh Arabi21, halaman depan surat kabar Al Ra'i dan Ad-Dustour terbit tanpa merujuk pada berita kematian Presiden Mursi, dan tanpa referensi apa pun tentang reaksi internasional terhadap kematian tersebut. Surat kabar Al Ghad hanya menerbitkan artikel pendek di bagian bawah halaman depannya, yang tidak mengandung indikasi detail atau reaksi.Ad-Dustour adalah surat kabar harian tertua di Yordania. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1967. Koran Al Ra'i, di mana pemerintah memiliki saham terbesar, didirikan beberapa tahun setelah koran Ad-Dustour, keduanya dianggap sebagai publikasi paling luas di Yordania. Surat kabar Al Ghad, yang didirikan pada tahun 2004, adalah surat kabar yang sepenuhnya independen yang dimiliki oleh penerbitnya, pengusaha terkenal Mohammed Alian. Diyakini bahwa surat kabar ini telah menarik sebagian besar pembaca surat kabar di Yordania sejak diterbitkan.Mengabaikan berita tentang kematian Mursi di surat kabar harian Yordania datang meskipun itu menarik perhatian publik dan situs media sosial pada Senin malam, sementara tagar yang terkait dengan kematian Mursi berada di puncak daftar hashtag paling tren di Yordania pada Senin malam.Paradoks dalam apa yang dipantau Arabi21 adalah bahwa berita tentang kematian Mursi dengan fotonya telah menjadi berita utama di halaman depan surat kabar internasional non-Arab, termasuk The Independent, yang telah mencurahkan setengah dari halaman depannya untuk berita tentang Morsi, dengan judul di atas fotonya "Presiden Mesir yang Diguling Meninggal saat Pengadilan."Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Front Aksi Islam, Murad Al-Adayla, mengatakan bahwa “Shalat Gha'ib untuk almarhum Presiden Muhammad Mursi yang akan dilakukan di depan kedutaan Mesir di Amman dilarang, ”seperti yang dilaporkan oleh surat kabar oposisi Assabeel, yang dekat dengan Partai Aksi Islam, di situs webnya."Gubernur ibukota, Saad Al-Shehab, menghubungi partai itu dan memberi tahu mereka tentang larangan melakukan sholat di depan kedutaan besar Mesir di ibukota Amman," tambah Al-Adayla.Al-Adayla menjelaskan dalam sebuah wawancara dengan Arabi21 bahwa Partai Front Aksi Islam akan melakukan Sholat Ghaib pada hari Selasa malam, di depan markas besar Partai Front Aksi Islam. (st/MeMo)

Selengkapnya

Rocky Gerung Soal Lawan Debat Terberat: 'Yang Penting Dia Ada Otaknya Dikit'
2019-06-19 17:39:00     |     Waktu unduh: 2019-06-19 17:48 WIB

[PORTAL-ISLAM.ID]  Akademisi Rocky Gerung termasuk salah satu yang memuji-muji acara ILC TV One. Acara yang dipandu oleh Karni Ilyas tersebut sudah lama tak tayang karena mengambil cuti panjang tepat sebelum hari H Pilpres 2019 digelar.

Meski demikian, bukan berarti ILC TV One tak punya kekurangan.

Hal tersebut disampaikan Rocky Gerung saat menjadi narasumber di acara Alvin & Friends, pada Senin 17 Juni 2019.

Selengkapnya

Menhan: Kalau Polri Benar, Kenapa Risih Periksa Purnawirawan?
2019-06-19 17:41:00+07:00     |     Waktu unduh: 2019-06-19 17:48 WIB

Beritaislam -  Kapolri Jenderal Tito Karnavian beberapa waktu lalu menyebut ada rasa risih atau ketidaknyamanan Polri saat menangani kasus yang menjerat purnawirawan TNI dan Polri terkait kerusuhan 22 Mei.

Merespons hal ini, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengaku tetap mendukung Polri mengusut kasus ini.

Ryamizard yang juga purnawirawan TNI itu mengaku paling tak suka berurusan dengan hukum dan politik.

Namun, menurutnya, apabila Polri sudah benar dalam mengusut kasus yang menjerat purnawirawan, maka Polri wajib menegakkan hukum seadil-adilnya.

"Saya tidak mau terlibat, kalau hukum ya tegakkan hukum yang benar. Kalau polisi sudah benar, kenapa enggak nyaman," kata Ryamizard di Gedung DPR RI, Senayan, Ja

Selengkapnya

Salah Input Dana Kampanye Jokowi, No Perfect Crime?
2019-06-19 17:37:00+07:00     |     Waktu unduh: 2019-06-19 17:48 WIB

BeritaislamOleh : Hersubeno Arief

Anggota tim kuasa hukum paslon 01 Luhut Pangaribuan menyebut sumbangan pribadi Jokowi untuk dana kampanye pilpres, salah input.

Jokowi maupun Ma’ruf tidak pernah menyumbang. Dana itu berasal dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf.

Jawaban salah input merupakan opsi yang paling mudah dan “logis.” Bagaimana harus menjawab fakta yang diajukan oleh tim Kuasa hukum paslon 02, hanya dalam waktu 13 hari kepemilikan uang tunai Jokowi bisa meningkat lebih dari Rp 13 milyar.

Sebagai presiden, Jokowi jelas tidak boleh berbisnis. Besarnya penghasilannya sebagai presiden juga sudah menjadi rahasia publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 200

Selengkapnya

Dituding Beri Kesaksian Palsu, Iwan Kurniawan Dipolisikan Kivlan Zen
19 Juni 2019 17:23 WIB     |     Waktu unduh: 2019-06-19 17:33 WIB
JAKARTA (voa-islam.com) - Tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal  Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen, mempolisikan tersangka Iwan Kurniawan. Iwan diduga telah melakukan kesaksian palsu terhadap dirinya.

"Kami mau melaporkan Iwan terkait dengan kesaksian palsunya. Kemarin di Mabes ditolak, sekarang kami laporkan di Polda sesuai dengan saran penyidik," kata Kuasa Hukum Kivlan, Muhammad Yuntri di Mapolda Metro Jaya, Selasa kemarin (18/6/2019).

Selengkapnya

Garbi Segera Jadi Partai, Fahri Hamzah Bakal Jadi Ketua Umumnya
19 Juni 2019 17:16 WIB     |     Waktu unduh: 2019-06-19 17:33 WIB
SURABAYA (voa-islam.com) - Dewan Pembina Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Jatim Hamy Wahjunianto yang merupakan mantan Ketua DPW PKS Jatim 2010-2015 membocorkan dalam waktu dekat akan muncul partai baru di Indonesia. Apa nama partai itu?

"Hingga saat ini belum diputuskan nama partai baru itu. Kami ingin nama yang milenial dan matching ketika dipajang di ponsel. Ini tengah digodok, kemungkinan menggunakan awalan huruf G, tapi bukan Garbi," katanya kepada wartawan di RM Mang Kabayan Surabaya, Selasa kemarin (18/6/2019).

Selengkapnya

Motor Dilarang Masuk Ibukota Ethiopia
Rabu, 19 Juni 2019 - 17:14 WIB     |     Waktu unduh: 2019-06-19 17:33 WIB
Hidayatullah.com—Pihak berwenang di Addis Ababa melarang kendaraan motor memasuki wilayah ibukota Ethiopia itu, sebagai bagian dari upaya mengurangi angka kejahatan. […]

Selengkapnya

Ulama Aceh Fatwakan Bermain PUBG Haram
19 Juni 2019 17:08 WIB     |     Waktu unduh: 2019-06-19 17:18 WIB
BANDA ACEH (voa-islam.com) - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa haram bermain game Player Unknown's Battle Grounds (PUBG) dan sejenisnya. Fatwa ini disetujui 47 ulama anggota MPU.

"Setelah kita menggelar sidang selama dua hari, hasilnya game PUBG dan yang sejenisnya hukum bermainnya haram," kata Wakil Ketua MPU Aceh, Teungku Faisal Ali, saat dimintai konfirmasi wartawan, Rabu (19/6/2019).Sebelum mengeluarkan fatwa, MPU Aceh menggelar sidang paripurna ulama III tahun 2019 dengan tema 'Hukum & Dampak Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan sejenisnya menurut fiqih Islam, Informasi Teknologi dan Psikologi'. Sidang digelar di Aula Tgk H Abdullah Ujong Rimba Sekretariat MPU Aceh sejak 17-19 Juni 2019.

Selengkapnya

Hersubeno Arief: Salah Input Dana Kampanye Jokowi, No Perfect Crime?
19 Juni 2019 17:00 WIB     |     Waktu unduh: 2019-06-19 17:18 WIB

Eramuslim.com – Anggota tim kuasa hukum paslon 01 Luhut Pangaribuan menyebut sumbangan pribadi Jokowi untuk dana kampanye pilpres, salah input.

Jokowi maupun Ma’ruf tidak pernah menyumbang. Dana itu berasal dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf.

Jawaban salah input merupakan opsi yang paling mudah dan “logis.” Bagaimana harus menjawab fakta yang diajukan oleh tim Kuasa hukum paslon 02, hanya dalam waktu 13 hari kepemilikan uang tunai Jokowi bisa meningkat lebih dari Rp 13 milyar.

Selengkapnya

MK Harus Fokus pada Pelanggaran, Bukan pada Angka
19 Juni 2019 17:00 WIB     |     Waktu unduh: 2019-06-19 17:03 WIB
JAKARTA (voa-islam.com)- DALAM konsep negara hukum kepastian hukum dan keadilan merupakan prinsip utama yang harus diwujudkan oleh negara. Demokrasi tumbuh di bawah perintah hukum dan konstitusi, untuk memastikan terselenggaranya demokrasi yang langsung, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil.

Selengkapnya

Jinn, Serial Netflix Pertama dari Arab Tuai Kontroversi
2019-06-19 08:00:18+00:00     |     Waktu unduh: 2019-06-19 17:03 WIB

AMMAN — Serial orisinal Netflix pertama dari Arab Saudi berjudul Jinn, menuai kontroversi. Media milik pemerintah Yordania memberitakan bahwa serial itu dikecam banyak pihak.

Jinn merupakan serial drama supernatural yang bercerita tentang jin di kota tua Petra, Yordania. Sekumpulan remaja dalam cerita serial tersebut harus menghentikan jin dari menghancurkan dunia.

Selengkapnya

Berapa Biaya Pemindahan Ibu Kota RI?
2019-06-19 07:52:06+00:00     |     Waktu unduh: 2019-06-19 17:03 WIB

JAKARTA–Pemerintah menegaskan bahwa pemindahan ibu kota RI sudah hampir pasti ke Pulau Kalimantan.

“Dan pemindahannya (ibu kota) hampir pasti ke Pulau Kalimantan, tinggal penentuan lokasi,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro di depan Komisi XI DPR RI dalam rapat kerja, Senin (17/6/2019).

Selengkapnya

Inilah 15 Saksi dan 2 Ahli yang Dihadirkan Kubu Prabowo dalam Sidang MK
2019-06-19 07:20:11+00:00     |     Waktu unduh: 2019-06-19 17:03 WIB

JAKARTA — Tim Hukum Prabowo-Sandi menghadirkan 15 orang saksi fakta dan dua orang ahli dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (19/6/2019). Kelima belas nama tersebut sebelumnya sudah didaftarkan Ketua tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, ke kepaniteraan MK. Nama-nama tersebut juga sudah dipapmpang kepada publik di daftar nama saksi oleh MK.

Kelima belas nama tersebut adalah relawan IT BPN Prabowo-Sandi, Agus Muhammad Maksum, Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar, dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.

Selengkapnya

PP Muhammadiyah Dukung Penghapusan Iklan Rokok di Internet
2019-06-19 07:18:57+00:00     |     Waktu unduh: 2019-06-19 17:03 WIB

JAKARTA–Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menerima iklan produk rokok di seluruh media pariwara harus dikembalikan penuh. Menurut Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, pengkajian dilakukan untuk melakukan hal yang dapat dilakukan pada baru-baru ini.

Selain itu, kata dia  pemerintah juga mengambil langkah-langkah yang dianggap telah menghapus konten iklan terkait dengan media dari internet.

Selengkapnya

Tim Advokasi Tragedi 21-22 Mei Berikan Bukti Tambahan ke Komnas HAM
2019-06-19 07:11:29+00:00     |     Waktu unduh: 2019-06-19 17:03 WIB

JAKARTA–Tim Advokasi Korban Tragedi 21-22 Mei 2019 memberikan informasi tambahan yang berkaitan dengan tantangan berat saat kericuhan usai aksi 21-22 Mei 2019.

“Menindaklanjuti laporan dan informasi dari masyarakat dan perkembangan di lapangan, Tim Advokasi Korban Tragedi 21-22 Mei 2019, mendatangi Komnas HAM,” ujar anggota Tim Advokasi, Kamil Pasha. Selasa (18/6/2019) malam.

Selengkapnya

Ini 15 Daftar Saksi dan Dua Ahli Prabowo yang Dihadirkan di MK
2019-06-19 07:04:21+00:00     |     Waktu unduh: 2019-06-19 17:03 WIB

JAKARTA–Tim Hukum Prabowo-Sandi menghadirkan 15 orang saksi fakta dan dua orang ahli dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (19/6/2019).

Nama-nama itu kemudian didaftarkan oleh Ketua tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, ke kepaniteraan MK. Kemudian MK memampang daftar nama saksi itu untuk publik.

Di antara nama-nama saksi dan ahli itu ada nama relawan IT BPN Prabowo-Sandi, Agus Muhammad Maksum, Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar, dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.

Selengkapnya

9 Poin yang Diperdebatkan dalam Sengketa Pilpres 2019 di MK
2019-06-19 07:00:03+00:00     |     Waktu unduh: 2019-06-19 17:03 WIB

SENGKETA Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi telah memasuki sidang kedua. Setelah Jumat (14/06/2019) pekan lalu kubu Prabowo Subianto – Sandiaga Uno membacakan permohonannya, Selasa (18/6/2019), giliran termohon yakni Komisi Pemilihan Umum menyampaikan jawaban, juga oleh Badan Pengawas Pemilu. Selain itu ada penyampain pihak terkait yakni dari kubu Joko Widodo – Ma’ruf Amin yang diwakili rimkuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra.

Selengkapnya

Menkominfo Mau Akun Medsos Wajib Sertakan Nomor HP
19 Juni 2019 16:30 WIB     |     Waktu unduh: 2019-06-19 16:48 WIB

Eramuslim – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta penyelenggara media sosial menerapkan sistem keamanan yang mengharuskan pengguna membuka akun menggunakan nomor telepon seluler (handphone, HP). Ia mengaku telah mengirimkan surat kepada media sosial berisi permintaan tersebut sebagai langkah menekan akun yang menyebarkan konten negatif.

“Yang membuka akun, rujukannya ‘mandatory’ (WAJIB) harus nomor ponsel. Kalau sekarang kan tidak,” kata Rudiantara usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa, 18/6/19.

Selengkapnya

Duka dan Doa untuk Mantan Presiden Mursi
19 Juni 2019 16:19 WIB     |     Waktu unduh: 2019-06-19 16:33 WIB
JAKARTA (voa-islam.com)- Mantan Presiden Mesir yang terpilih secara demokratis, M. Mursi dikabarkan telah meninggal dunia ketika tengah disidangkan. Rasa kehilangan pun disampaikan oleh beberapa pejabat negara dan orang-orang tertentu yang mengenalnya secara emosional.

Selengkapnya

HEBOHHH Debat Panas! Hakim MK Ancam BW Keluar Ruang Sidang
2019-06-19 16:27:00     |     Waktu unduh: 2019-06-19 16:33 WIB

[PORTAL-ISLAM.ID] Terjadi perdebatan panas antara Ketua Tim Hukum 02 Bambang Widjojanto  dengan salah seorang Hakim MK, Arief Hidayat, saat sidang lanjutan gugatan Pilpres di Gedung MK hari ini, Rabu, 19 Juni 2019.

Sidang kali ini adalah menghadirkan saksi-saksi dari pihak pemohon, yakni Tim Hukum 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Debat panas terjadi saat Tim Hukum 02 menghadirkan saksi bernama Idham.

Selengkapnya